Proyek pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan utama, terutama terkait dengan pendanaan dan progres pembangunannya. Hingga Mei 2024, total investasi yang telah disalurkan mencapai Rp 60,6 triliun, yang mayoritas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar IKN sesuai target yang telah ditetapkan.
Realisasi Anggaran dan Progres Infrastruktur Dasar
Dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, APBN telah mengucurkan dana sebesar Rp 60,6 triliun untuk IKN. Alokasi masif ini dimanfaatkan untuk berbagai proyek vital, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, jalan nasional, duplikasi jembatan, bendungan, dan penyediaan air minum, hingga fasilitas pemerintahan seperti kantor kementerian dan gedung lainnya. Ini menunjukkan skala investasi yang substansial dalam upaya mewujudkan visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan.
Kementerian PUPR mengemban tanggung jawab terbesar dalam pengelolaan anggaran ini, dengan alokasi sebesar Rp 48,96 triliun. Angka ini merepresentasikan 80,8% dari total pembiayaan APBN untuk IKN. Basuki Hadimuljono merinci:
Per 31 Mei 2024, total pembiayaan APBN IKN untuk Tahun Anggaran 2022-2024 sebesar Rp 60,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR mengelola Rp 48,96 triliun, atau 80,8 persen dari keseluruhan anggaran.
Fokus utama Kementerian PUPR adalah menyelesaikan 40 paket pekerjaan infrastruktur dasar. Proyek-proyek krusial ini mencakup pembangunan Istana Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri, serta Jalan Tol Akses IKN yang kesemuanya telah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan seluruh proyek ini rampung sesuai jadwal, sebagaimana ditekankan Basuki:
Semua proyek itu akan rampung sesuai target yang telah ditetapkan.
Optimisme ini menjadi landasan kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur di IKN.
Prioritas Pembangunan Jelang Hari Kemerdekaan
Menjelang Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, fokus pembangunan diprioritaskan pada fasilitas pendukung upacara dan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, serta Polri. Dari 40 paket pekerjaan di bawah Kementerian PUPR, 10 proyek ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A yang progresnya telah mencapai 81,1%, Seksi 3B mencapai 86,2%, dan Seksi 5A mencapai 82,9%.
Selain Jalan Tol Akses IKN, proyek lain yang esensial dan akan rampung sebelum 17 Agustus adalah penyediaan air minum. Ini meliputi Intake Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi yang keduanya telah 100% selesai, serta instalasi pengolahan air minum (IPA) dan jaringan perpipaan yang terus dikebut. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan juga menunjukkan kemajuan pesat, seperti Kantor Presiden dengan progres 91,2%, Lapangan Upacara 95,9%, dan Gedung Sekretariat Presiden 90,8%.
Dalam aspek hunian, pembangunan 12 menara apartemen untuk ASN, TNI, dan Polri telah mencapai progres 50,58%. Dari total 47 menara yang akan dibangun secara bertahap, target awal adalah 12 menara siap huni pada Agustus 2024. Selain itu, proyek infrastruktur pendukung lain seperti Jalan Akses Menuju Dermaga Logistik (78,6%) dan Jalan Lingkar Sepaku (97,4%) juga menunjukkan progres positif yang signifikan.
Upaya Mendorong Investasi Swasta dan Kepastian Hukum
Meskipun APBN menjadi penopang utama pembiayaan IKN, pemerintah secara aktif berharap partisipasi sektor swasta dapat meningkat. Saat ini, investasi swasta dan BUMN masih terbatas, hanya mencapai 10,7% dari total investasi yang masuk. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran swasta dalam pembangunan IKN, dengan menyatakan:
Peran investasi swasta sangat diharapkan untuk percepatan pembangunan, terutama di sektor-sektor non-infrastruktur.
Hingga Mei 2024, total komitmen investasi dari swasta dan BUMN tercatat sebesar Rp 50,5 triliun. Dari jumlah ini, sebanyak Rp 23 triliun telah direalisasikan untuk berbagai proyek, utamanya di bidang komersial, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Pemerintah terus membuka lebar peluang bagi investor domestik maupun asing untuk bergabung dalam proyek IKN, menunjukkan upaya proaktif dalam menarik modal non-APBN.
Untuk mendukung percepatan investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif menarik. Ini mencakup kemudahan perizinan, fasilitas fiskal yang kompetitif, dan jaminan keamanan investasi. Otorita IKN (OIKN) juga gencar melakukan promosi serta fasilitasi bagi para investor potensial. Strategi komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan porsi investasi swasta secara signifikan di masa mendatang, sehingga dapat mengurangi beban pendanaan APBN.
Salah satu aspek kunci dalam menarik dan mempertahankan investasi adalah keberlanjutan proyek dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk memastikan IKN tetap menjadi proyek strategis nasional yang berkelanjutan, terlepas dari potensi pergantian kepemimpinan. Hal ini krusial untuk memberikan kepercayaan yang kuat kepada investor jangka panjang.
- Hingga Mei 2024, total investasi di IKN telah mencapai Rp 60,6 triliun, dengan mayoritas (80,8% atau Rp 48,96 triliun) dikelola oleh Kementerian PUPR melalui APBN.
- Sebanyak 10 dari 40 paket infrastruktur dasar PUPR ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2024, meliputi jalan tol, fasilitas air minum, serta gedung-gedung utama pemerintahan.
- Pembangunan 12 menara apartemen untuk ASN, TNI, dan Polri dari total 47 menara juga diprioritaskan untuk siap huni pada Agustus 2024.
- Investasi swasta dan BUMN masih terbatas pada 10,7% dari total, dengan komitmen mencapai Rp 50,5 triliun. Pemerintah terus berupaya menarik lebih banyak investasi non-APBN melalui insentif dan jaminan keberlanjutan proyek.